#16 Pengendalian Penduduk Pasca SP2010

Berbicara penduduk Indonesia tidak terlepas dari jumlah penduduk yang besar dan sebaran yang tidak merata antar wilayah. Hasil Sensus Penduduk Indonesia tahun 2010 (SP2010) mencatat jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237,6 juta jiwa. Hasil sensus ini melebihi dari proyeksi sebesar 234,2 juta jiwa. Begitu pula terjadi peningkatan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) periode tahun 2000-2010 sebesar 1,49% dari 1,45% pada periode tahun 1990-2000. Padahal Kepala BPS Rusman Hermawan pernah mengatakan pada Desember 2009 dalam rangka persiapan SP2010, bahwa potensi pertumbuhan penduduk tiap tahun dilihat sejak 2000-2009 sebesar 1,34 persen. Dengan jumlah penduduk yang besar tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar ke empat dunia setelah cina, india, dan amerika serikat. Terkait dengan jumlah penduduk Presiden SBY pada saat pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-67 Proklamasi Kemerdekaan RI mengatakan: “Jumlah penduduk yang semakin besar ini, tentu membawa tantangan bagi kita untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk,”. Jika laju pertumbuhan tidak dapat dikendalikan, dikhawatirkan terjadi berbagai masalah sosial terkait dengan penduduk yang besar. Oleh karena itu perlu diambil kebijakan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Presiden SBY menegaskan kebijakan pengendalian penduduk dalam lanjutan pidatonya. “Pemerintah berupaya menggalakkan kembali program Keluarga Berencana untuk menciptakan keluarga yang sehat dan sejahtera”. Pemerintah melalui BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) membuat rumusan kebijakan-kebijakan terkait kependudukan, salah satunya adalah Program Pengendalian Penduduk 2012 yang diperkuat dengan Undang-Undang RI Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Pada Pasal 18 UU tersebut secara jelas tujuan pengendalian penduduk, yaitu “ Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya”. Sedangkan pada Pasal 20 disebutkan teknis pengendalian penduduk tersebut, “Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, Pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui penyelenggaraan program keluarga berencana.” Masalah kedua adalah sebaran penduduk. Berdasarkan Sensus Penduduk 2010, Pulau Jawa masih menjadi wilayah terpadat di Indonesia, yaitu lebih dari separuh (57,5%) jumlah penduduk Indonesia menetap di pulau tersebut padahal luasnya hanya 6,8 persen dari total wilayah indonesia. Sebaran penduduk yang tidak merata di berbagai pulau adalah salah satu titik kelemahan yang harus diharmonisasikan. Untuk mengimbangi perbedaan densitas penduduk di provinsi-provinsi yang sangat rendah populasinya dapat ditempuh Indonesia pernah menerapkan transmigrasi walaupun cukup tinggi kompleksitasnya. Cara lain adalah dengan membuat kebijakan keluarga berencana yang berbeda untuk provinsi padat “dua anak cukup” dan untuk provinsi renggang “boleh lebih dari dua.” Kebijakan ini tentu menuntut penciptaan daya dukung sosial ekonomi tersendiri. Permasalahan penduduk merupakan kendala besar jika tidak dapat diarahkan, dibina dan dikendalikan. Apabila pemerintah dapat melakukan hal tersebut dengan meningkatkan kualitas penduduk maka jumlah penduduk yang besar akan menjadi manfaat, bukan masalah. Peningkatan kualitas penduduk secara tidak langsung akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan penduduk. Hal ini sejalan dengan program KB yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala BKKBN, Sugiri: “Fakta di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki anak lebih dari dua cenderung berasal dari keluarga kurang sejahtera” . Langkah bijak kita saat ini adalah mendukung kebijakan pengendalian penduduk yang dilakukan bersama pemerintah, lembaga-lembaga, dan masyarakat.

#15 Penguatan Sektor Industri dan Penanganan Kemiskinan

Seorang guru besar di Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Prof. Dr. Prijono Tjiptoherijanto memaparkan dalam sebuah sesi kuliah. Beliau mendapatkan hasil sebuah studi kemiskinan di Indonesia, bahwa keberhasilan Indonesia menurunkan angka kemiskinan, disebabkan utamanya oleh tiga hal, yaitu; pertama karena keberhasilan program KB, keberhasilan perluasan kesempatan kerja di luar sektor pertanian, dan ketiga adalah keinginan orang miskin untuk keluar dari kemiskinan. Poin pertama dan ketiga lebih mudah untuk dipahami. Program KB bertujuan menurunkan tingkat kelahiran (fertilitas), sehingga dengan turunnya fertilitas akan membuat laju pertumbuhan penduduk menurun, yang secara searah juga akan menurunkan penduduk miskin. Poin ketiga dijelaskan dengan adanya kesadaran diri yang mendorong mereka keluar dari kemiskinan, sehingga mereka akan berupaya dan berusaha ke arah kehidupan yang lebih baik, semisal bersekolah dan bekerja. Pada poin ke dua, keberhasilan perluasan kesempatan kerja di luar sektor pertanian, diperlukan penjelasan yang mendalam. Jika hanya sekilas, maka akan muncul kesimpulan bahwa bekerja diluar sektor pertanian akan mampu keluar dari kemiskinan. Memang tidak sepenuhnya salah kesimpulan ini. Data BPS menunjukkan terjadi pergeseran struktur penduduk di atas 15 tahun yang bekerja. Pada tahun 2004 penduduk di atas 15 tahun yang bekerja di sektor pertanian sebesar 43,33 persen dan diluar sektor pertanian sebesar 56,67 persen. Di tahun 2011, hasil survei yang sama dilakukan BPS keaadaannya berubah, penduduk yang bekerja di sektor pertanian sudah turun menjadi 35,86 persen sebaliknya diluar sektor pertanian menjadi 64,14 persen. Jika secara faktual hasil studi benar demikian, pemerintah bisa mempertimbangkan implikasi studi ini dalam kebijakan program pengentasan kemiskinan. Namun demikian kita tidak secara mutlak meninggalkan sektor pertanian yang secara sejarah dan kultural telah ada dan secara aspek geografis mendukung usaha pertanian. Kita bisa melihat , negara Australia dengan usaha peternakan sapinya, Selandia Baru dengan usaha domba dan susu sapi, atau Amerika Serikat dengan gandum dan apel, dan negara Jepang dengan perikanan lautnya. Mereka termasuk negara maju, namun juga mengembangkan usaha pertanian yang justru sangat memperkuat struktur perekonomian negara. Negara Indonesia lebih hebat lagi, kekayaannya sangat beragam. Tidak hanya perikanan lautnya yang besar, peternakan sapi yang unggul, pertanian tanaman pangan beras, dan apel saja, namun lebih itu. Indonesia punya luasan tanaman karet dan sawit yang masuk tiga besar dunia. Namun dengan kondisi seperti itu, mengapa Indonesia belum sejajar sebagai negara maju? Jawabnya sederhana, PDB perkapita kita masih rendah dan angka kemiskinan masih tinggi jika dibandingkan dengan negara tersebut. Mengapa bisa demikian? Apa yang membedakan pertanian kita dengan negara maju? Dan apa yang harus kita lakukan? Kuncinya ada penguatan sektor industri dan sektor lain yang mendukung sektor pertanian. Sederhananya adalah semua hasil pertanian sedapat mungkin tidak dijual/diekspor dalam bentuk mentah. Diperlukan teknologi pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas, dan sektor industri yang mengolah bahan mentah pertanian menjadi bukan hanya bahan setengah jadi, namun menjadi bahan jadi. Kita ambil contoh, karet saat ini di ekspor dalam bentuk setengah jadi. Kedepannya, tidak lagi demikian, harus ada sektor industri yang siap mengolah karet setengah jadi menjadi sebuah barang akhir misalnya mainan anak-anak. Dengan demikian akan tercipta kesempatan lapangan kerja baru di luar pertanian. Penjelasan ini relevan dengan poin dua di atas bahwa keberhasilan perluasan kesempatan kerja di luar sektor pertanian dapat menurunkan angka kemiskinan. Kita sudah pada jalur yang benar, namun masih lambat, sehingga perlu akselerasi – akselerasi yang dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk mendukung penguatan sektor industri, terlebih lagi negara kita sudah 67 tahun merdeka. Inilah yang menjadi alasan, pemerintah terus berupaya menurunkan angka kemiskinan yang secara multiplier effect akan meningkatkan PDB perkapita Indonesia.

#14 Andaikan Batulicin itu Seperti Balikpapan

Seandainya Batulicin itu seperti Balikpapan. Sebuah perandaian dari sebuah pengamatan penulis yang pernah berkunjung ke Balikpapan dan sekarang tinggal di Batulicin. Kenapa Batulicin harus diandaikan sama seperti Balikpapan, bukan dengan kota yang lain. Alasannya pada tulisan berikut ini.

Kita lihat dulu Balikpapan. Balikpapan adalah salah satu kota yang berstatus daerah otonom tingkat II di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Luas wilayahnya mencapai 503,3 Km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 557.559 jiwa berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010. Balikpapan berada di pesisir timur pulau Kalimantan dan berbatasan langsung dengan selat Makassar, dan memiliki teluk yang dapat dimanfaatkan sebagai pelabuhan laut. Selain pelabuhan laut, Balikpapan mempunyai bandara Internasional yaitu bandar udara Sepinggan yang melayani penerbangan ke luar negeri, salah satunya ke Jeddah Arab Saudi.

Kota Balikpapan dikenal sebagai penghasil minyak mentah terbesar di Indonesia. Pengeboran minyak tersebut terletak di laut lepas pantai wilayah Balikpapan. Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah inilah menjadi magnet kuat pendatang ke Balikpapan, bahkan hingga saat ini meskipun tidak se-dahsyat tahun 1980-an pada saat eksploitasi minyak berskala besar dilakukan. Selain mengandalkan sektor pertambangan khususnya minyak dan gas sebagai penggerak roda ekonomi, sektor perdagangan dan sektor jasa juga dominan.

Sekitar tahun 1636 M daerah Balikpapan dan Balikpapan seberang (Penajam) sekarang adalah bagian dari wilayah kesultanan Kutai. Suku Kutai dan Paser bisa dikatakan menjadi penduduk asli Balikpapan. Kemudian banyak pendatang yang berasal dari berbagai suku dan daerah di Indonesia. Suku Jawa, banjar dan Bugis serta China menjadi penduduk yang cukup dominan di Balikpapan.

Balikpapan dewasa ini sudah dapat disejajarkan dengan kota - kota besar di Indonesia jika ukurannya adalah kemajuan pembangunan infrastruktur dan ketersediaan fasilitas perkotaan. Setidaknya untuk ukuran kota-kota di Kalimantan, Balikpapan berada di urutan terdepan. Sebagai kota besar, di Balikpapan selain terdapat bandara internasional dan pelabuhan laut Semayang dengan volume bongkar muat yang besar, juga terdapat kantor pemerintahan untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan seperti Polda Kaltim, KODAM, dll.

Sedangkan Batulicin saat ini adalah sebuah kecamatan di antara 9 (sembilan) kecamatan lain di kabupaten Tanah Bumbu, sekaligus menjadi ibukota kabupaten Tanah Bumbu. Namun sebelum tahun 2005, Batulicin adalah wilayah yang terdiri 4 (empat) wilayah kecamatan Karang Bintang, Simpang Empat, Mantewe dan Batulicin sendiri. Di luar Kabupaten Tanah Bumbu orang menyebut Kota Batulicin sebagai suatu wilayah yang meliputi kecamatan Batulicin sendiri dan Kecamatan Simpang Empat. Sehingga dalam tulisan ini penulis sepakat penyebutan kota Batulicin adalah sebutan untuk penggabungan kecamatan Simpang Empat sebagai pusat perekonomian dan Batulicin sebagai pusat pemerintahan.

Balikpapan dan Batulicin sama - sama berada di pesisir pulau Kalimantan. Jika Balikpapan mempunyai pelabuhan Semayang, maka Batulicin mempunyai pelabuhan Samudera Batulicin. Jika Balikpapan mempunyai pelabuhan penyeberangan ferry teluk Balikpapan - Penajam, maka Batulicin mempunyai pelabuhan ferry penyeberangan Batulicin - Tanjung Serdang. Jika Balikpapan mempunyai bandara Sepinggan, maka Batulicin mempunyai bandara Bersujud. Jika Balikpapan ditopang sektor pertambangan minyak dan gas, maka Batulicin ditopang sektor pertambangan batubara dan bijih besi.
Dari segi komposisi masyarakatnya, baik Balikpapan maupun Batulicin mayoritas penduduknya adalah orang Jawa, Banjar dan Bugis. Sehingga sosial budaya dan adat istiadat masing - masing suku tidaklah terlalu jauh berbeda antara di Balikpapan dengan di Batulicin.

Dari persamaan itu ternyata ada pula bedanya. Bedanya adalah pelabuhan dan bandara di Batulicin tidak sebesar dan seramai di Balikpapan. Bongkar muat barang tidak sebesar di Balikpapan. Infrastruktur jalan di Batulicin juga belum sebaik di Balikpapan. Fasilitas rumah sakit belum selengkap rumah sakit di Balikpapan. Pusat perbelanjaan dan terminal belum setertib di Balikpapan. Tata kota Batulicin masih belum tertata rapi seperti halnya Balikpapan, sehingga wajar Balikpapan adalah langganan penerima penghargaan adipura.

Jika kita melihat ke depan ada beberapa persamaan potensi antara keduanya. Balikpapan dahulunya sebelum menjadi sekarang, ada kemungkinan keadaannya mirip dengan Batulicin sekarang. Coba kita perhatikan, secara letak geografis, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia Balikpapan dan Batulicin sangat mirip. Sehingga sangat mungkin Batulicin mampun menjadi kota yang maju, mapan, mandiri di masa mendatang bahkan melebihi Balikpapan. Syaratnya adalah adanya dukungan kuat dari pemerintah kabupaten Tanah Bumbu melalui regulasi yang konstruktif dan kerja keras masyarakat melalui partisipasi swasta untuk mendayagunakan semua sumberdaya secara optimal, efektif dan efisien.

Semoga tulisan ini dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi untuk membuat bukan hanya akselerasi, tapi quantum berupa lompatan – lompatan pembangunan yang strategis di Kabupaten Tanah Bumbu yang kita cintai melalui momentum Hari jadi Kabupaten Tanah Bumbu yang ke – 9 ini, Tanggal 8 April 2012, menjadikan kabupaten Tanah Bumbu yang lebih maju dan sejahtera.